Makalah Perbandingan Sistem Pemerintahan Negara

MAKALAH

PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN

NEGARA

  

RUSDIANTO KARIM

SMA NEGERI 1 BONTOMARANNU

TAHUN AJARAN 2011-2012

 

BAB I

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan suatu negara berguna bagi negara lain. Salah satu keguanaan penting sistem pemerintahan suatu negara adalah menjadi bahan perbandingan bagi negara lain. Jadi, negara-negara lainpun dapat mencari dan menemukan beberapa persamaan dan perbedaan antara sistem pemerintahannya.

Tujuan selanjutnya adalah negara dapat mengembangkan suatu sistem pemerintahan yang dianggap lebih baik dari sebelumnya setelah melakukan perbandingan tadi. Mereka bisa pula mengadopsi sistem pemerintahan negara lain sebagai sistem pemerintahan negara yang bersangkutan.

Sistem pemerintahan negara-negara di dunia ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi sosial budaya dan politik yang berkembang di negara yang bersangkutan. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, sistem pemerintahan presidensial dan parlementer merupakan dua model sistem pemerintahan yang dijadikan acuan oleh banyak negara. Amerika Serikat dan Inggris-lah yang masing-masing dianggap pelopornya. Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial antara lain ; Amerika Serikat, Filipina, Brazil, Mesir, Indonesia dan Argentina. Sedangkan yang menganut sistem pemerintahan parlementer, antara lain ; Inggris, India, Jepang, Malaysia dan Australia.

Meskipun sama-sama menggunakan sistem presidensial atau parlementer, terdapat variasi yang disesuaikan dengan perkembangan ketatanegaraan negara. Misalnya, Indonesia yang menganut sistem presidensial tidak akan benar-benar sama dengan pemerintahan Amerika Serikat. Bahkan negara-negara tertentu memakai sistem campuran antara presidensial dan parlementer (mixed parliamentary presidential system). Contohnya, negara Perancis sekarang ini. Negara ini memiliki presiden sebagai kepala negara yang memiliki kekuasaan besar, tapi juga terdapat perdana menteri yang diangkat oleh presiden untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari.

BAB II

LANDASAN TEORI

A.      PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA

Sebuah sistem pemrintahan dibuat demi terselenggaranya pemerintahan negara yang mampu mewujudkan tujuan sebuah bangsa, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk itulah, pemerintah bertugas mengatur dan mengarahkan kehidupan bersama dengan cara membuat hukum, melaksanakan dan menegakkannya, serta melakukan upaya-upaya lain demi terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Dalam kenyataan, tidak setiap sistem pemerintahan dapat berjalan sesuai harapan itu. Masalahnya mungkin terletak pada pengaturan sistem pemerintahan yang belum sempurna atau lengkap. Namun kemungkinan pula penyebabnya adalah ketidakmampuan para pejabat dalam melaksanakan sistem itu, atau kesengajaan pejabat pemerintah menyalahgunakan wewenang. Di lain pihak, mungkin pula rakyat sendiri memang tidak siap mendukung sistem pemerintahan yang berlaku.

Ketiga masalah itu sudah pernah terjadi dalam sejarah kenegaraan kita. Pengturan sistem pemerintahan  presidensial yang belum lengkap dalam UUD 1945 (sebelum diamandemen) telah menyebabkan lahirnya pemerintahan otoriter baik di masa Demokrasi terpimpin maupun mas Orde Baru.

Lebih dari itu, keinginan besar penguasa untuk menyelenggarakan kekuasaan telah melahirkan sejumlah kebijakan yang justru tidak menyejahterakan rakyat. Di masa Orde Baru pernah berlaku peraturan tentang pemberian monopoli tataniaga cengkeh oleh perusahaan milik anak presiden. Peraturan ini sangat tidak adil karena menyusahkan petani, yang dipaksah menjual cengkehnya dengan harga murah kepada perusahaan miliki anak presiden itu; juga merugikan pengusaha rokok yang harus membeli cengkeh dengan harga mahal dari perusahaan milik anak presiden. Keuntungan besar menumpuk di kantong pemilik monopoli. Monopoli tataniaga cengkeh di Indonesia juga dengan terpaksa diterima baik oleh petani penanam cengkeh maupun perusahaan-perusahaan penghasil rokok.

Tentang ketidaksiapan masyarakat menjalankan sebuah sistem pemerintahan dapat kita lihat contohnya dari negara Perancis, maupun juga dari Indonesia sendiri. Pakar politik berpendapat bahwa kegagalan pelaksanaan sistem pemerintahan parlementer di Indonesia tahun 1950-an antara lain karena budaya politik masyarakat kita belum sesuai dengan apa yang dituntut oleh sistem pemerintahan parlementer itu sendiri.

Bagaimana seharusnya sikap warga negara yang baik terhadap sistem pemerintahan yang berlaku di negerinya? Setiap pemerintah yang dihasilkan melalui prosedur-prosedur demokratis perlu mendapat dukungan dan kepatuhan dari warga negaranya. Oleh karena itu, sikap yang baik terhadap sistem pemrintahan yang ada adalah mendukung, menghormati, dan mematuhi kebijakan-kebijakannnya.

Namun demikian, sikap patuh itu tidak terlepas dari sikap kritis terhadap sistem pemerintahan yang ada. Sikap kritis itu dapat diasah dengan cara membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di negara kita dengan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di negara lain.

Satu hal yang harus diingat adalah bahwa pelaksanaan sebuah sistem pemerintahan tidaklah berlangsung dalam ruang kosong. Pelaksanaan sistem pemerintahan dalam satu negara sangat dipengaruhi antara lain oleh:

1. Komitmen elite politik terhadap sistem politik yang hendak diwujudkan;
2. Sistem kepartaian yang berkembang di negara yang bersangkutan
3. Tradisi politik yang telah berkembang di negara yang bersangkutan;
4. Budaya politik dominan di masyarakat yang bersangkutan.

Komitmen elite politik terhadap sistem politik yang hendak dikembangkan (demokrasi atau kediktatoran) akan sangat menentukan corak pelaksanaan sistem pemerintahan di suatu negara. Fakta menunjukkan bahwa walaupun sama-sama berdasarkan pada UUD 1945, namun pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial di masa Orde baru berbeda dengan saat ini. Komitmen terhadap sistem politik demokratis yang kuat membedakan palaksanaan sistem presidensial di Amerika Serikat dengan yang berlangsung di negara kita.

Sistem kepartaian yang berkembang disuatu negara juga berpengaruh pada pelaksanaan sistem pemerintahan yang ada. Sistem kepartaian dengan dua partai dominan, sebagaimana berkembang di AS ( Partai Republik dan Partai Demokrat) dan Inggris ( Partai Buruh dan Partai Konservatif) terbukti dapat memberi peluang bagi berjalannya sistem pemerintahan secara optimal. Sedangkan sistem multipartai cenderung membawa dampak ketidakstabilan politik sebagaimana tampak dalam pelaksanaan sistem pemerintahan parlementer di masa Demokrasi Liberal dulu, ataupun sistem pemerintahan presidensial di negara kita saat ini.

Tradisi politik juga berpengaruh pada pelaksanaan pemerintahan sebagaimana tampak dalam uraian tentang terbangunnya sistem pemerintahan parlementer di Inggris tersebut di atas. Tradisi politik yang melembaga juga memungkinkan pelaksanaan sistem pemerintahan di Thailand berjalan dengan relatif stabil walaupun kadang diselingi dengan pengambilalihan kekuasaan sementara oleh pihak militer. Tradisi poitik demokrasi yang belum berkembang di negara kita tampaknya turut menyumbang pada lemahnya kinerja para wakil rakyat di berbagai lembaga perwakilan rakyat saat ini.

Sistem pemerintahan negara republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sistem presidensial kabinet. Dengan sistem pemerintahan tersebut, baik para penyelenggara negara maupun rakyat dan bangsa Indonesia telah merasa sesuai. Sejalan dengan perkembangan dan dinamika politik masyarakat, penyelenggaraan negara dengan sistem presidensial kabinet telah mengalami perubahan dan penyempurnaan hingga sekarang ini.

Berikut ini akan dilihat bagaimana pelaksanaan sistem pemerintahan di negara Indonesia dan perbandingannya dengan negara-negara lain baik yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial maupun parlementer.

PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN
Negara Indonesia	Negara-negara lain
Setelah Amandemen UUD 1945	1. Prancis
Bentuk pemerintahan adalah republik, dengan sistem peme-rintahan adalah presidensial.    Presiden dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket untuk masa jabatan 2004 – 2009.    Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presi-den, serta bertanggung jawab kepada presiden.    Parlemen terdiri atas 2 bagian (bikameral), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).    Kekuasaan legislatif ada pada DPR yang memiliki tugas membuat UU dan mengawasi jalannya pemerintahan.    Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.	Kedudukan eksekutif (Presiden) kuat, karena dipilih langsung oleh rakyat. Kepala negara dipegang Presiden dengan masa jabatan selama  tujuh tahun. Presiden diberikan wewenang untuk bertindak pada masa darurat dalam menyelesaikan krisis. Jika terjadi pertentangan antara kabinet dengan legislatif, presiden boleh membubarkan legislatif. Jika suatu undang-undang yang telah disetujui legislatif namun tidak disetujui Presiden, maka dapat diajukan langsung kepada rakayat melalui referandum atau diminta pertimbangan dari Majelais Konstitusional. Penerimaan mosi dan interpelasi dipersukar, misalnya sebelum sebuah mosi boleh diajukan dalam sidang badan legislatif, harus didukung oleh 10% dari jumlah anggota badan itu. Catatan : bahwa sistem pemerintahan yang dikembangkan oleh Perancis ini sebenarnya bukan parlementer murni. Tetapi, pemisahan jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan memang menunjukkan ciri parlemenrterisme.
	2.  Inggris
	Kepala negara dipegang oleh Raja/Ratu yang bersifat simbolis dan tidak dapat diganggu gugat. Peraturan perundangan dalam penyelenggaraan negara lebih banyak bersifat konvensi (peraturan tidak tertulis). Kekuasaan pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri yang memimpin menteri atau sering disebut Cabinet Government (pemerintahan kabinet). Perdana Menteri mempunyai kekua-saan cukup besar, antara lain : a) memimpin kabinet yang anggotanya telah dipilihnya sendiri, b) membimbing Majelis Rendah, c) menjadi penghubung dengan raja, dan d) memimpin partai mayoritas. Kabinet yang tidak memperoleh kepercayaan dari badan legislatif harus segera meletakkan jabatan. Perdana Menteri sewaktu-waktu dapat mengada-kan pemilihan umum sebelum masa jabatan Parlemen yang lamanya lima tahun berakhir. Hanya ada dua partai besar (Partai Konservatif dan Partai Buruh) sehingga yang menang pemilu (posisi) memperoleh dukungan mayoritas, sedangkan yang kalah menjadi oposisi.
	3. India
	Badan eksekutif terdiri dari seorang presiden sebagai kepala negara dan menteri-menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun oleh anggota-anggota badan legislatif baik di pusat maupun di negara-negara bagian. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sangat mirip dengan Inggris dengan model Cabinet Government. Pemerintah dapat menyatakan “keadaan darurat” dan pembatasan-pembatasan kegiatan bagi para pelaku politik dan kegiatan media masa agar tidak mengganggu usaha pembangunannya.
	4. Amerika Serikat
	Badan eksekutif, terdiri dari presiden beserta menteri-menteri yang merupakan pembantunya. Presiden dinamakan “Chief Executif” dengan masa jabatan selama  4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang menjadi 8 (delapan) tahun. Presiden sama sekali terpisah dari badan legislatif dan tidak mempengaruhi organisasi dan penye-lenggaraan pekerjaan Konggres. Presiden tidak dapat membubarkan Konggres dan sebaliknya Konggres juga tidak dapat membubar-kan Presiden. Mayoritas undang-undang disiapkan pemerintah dan diajukan dalam Konggres dengan perantaraan anggota separtai dalam Konggres. Presiden memiliki wewenang untuk mem-veto suatu rancangan undang-undang yang telah diteri-ma baik oleh Konggres. Tapi jika rancangan tersebut diterima dengan mayoritas 2/3 dalam setiap majelis, maka veto presiden dianggap batal. Dalam rangka checks and balance, maka presiden di samping boleh memilih menterinya sendiri, tetapi untuk jabatan Hakim Agung dan Duta Besar harus disetujui oleh Senat. Demikian pula untuk setiap perjanjian internasional yang sudah ditan-dangani presiden, harus pula disetujui oleh Senat.
	5. Pakistan
	Badan eksekutif terdiri dari presiden yang beragama Islam beserta menteri-menterinya. Perdana menteri adalah pembantunya yang tidak boleh merangkap anggota legislatif. Presiden mempunyai wewenang mem-veto rancangan undang-uindang yang telah diterima oleh badan legislatif. Namun veto dapat dibatalkan, jika rancangan undang-undang tersebut diterima oleh mayoritas 2/3 suara. Presiden juga berwenang membubarkan badan legislatif, namun demikian presiden juga harus mengundurkan diri dalam waktu 4 (empat) bulan dan mengadakan pemilihan umum baru. Dalam keadaan darurat, presiden berhak mengeluarkan ordinances yang diajukan kepada legislatif dalam masa paling lama 6 (enam) bulan. Presiden dapat dipecat (impeach) oleh badan legislatif kalau melanggar undang-undang atau berkelakuan buruk dengan ¾ jumlah suara badan legislatif. Catatan : Sistem presidensial di Pakistan hanya berlangsung berdasarkan UUD 1962 – 1969, dan sekarang kembali ke sistem parlementer kabinet.

B.       REFLEKSI PEMIKIRAN PAKAR

        “Pembagian kekuasaan yang sudah semenjak Aristoteles sebagai syarat bagi keteraturan negara yang baik merupakan jaminan atau prasyarat struktural terpenting agar negara hukum dapat menjadi kenyataan. Pembagian kekuasaan bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan dalam satu tangan. Apabila fungsi-fungsi kekuasaan negara dibagi atas beberapa pihak, diharapkan dapat tercipta suatu keseimbangan kekuasaan yang menjamin agar fungsi-fungsi itu dijalankan secara optimal, tetapi sekaligus mencegah bahwa eksekutif mengambil oper fungsi-fungsi kekuasaan lainnya.

Pembagian fungsi-fungsi negara kedalam tiga kelompok kiranya tetap sesuai: Legislatif atau pembuat undang-undang menetapkan norma-norma hukum yang berlaku umum; yang dimaksud adalah aturan-aturan umum yang menyangkut manusia dan barang. Eksekutif atau administrasi yang dikuasai oleh pemerintah memenuhi tugas-tugas kenegaraan konkret dan melaksanakan norma-norma hukum dalam kasus-kasus spesifik. Yudikatif atau kehakiman bertugas untuk memastikan suatu duduk perkara hukum secara definitif dengan menerapkan norma-norma hukum pada kasus-kasus tertentu.

Pembagian kekuasaan berarti bahwa tiga fungsi itu dipegang oleh pihak-pihak yang berbeda...Inti terpenting pembagian kekuasaan adalah ketaktergantungan hakim dalam menjatuhkan putusannya dari pemerintah atau administrasi eksekutif. Kebebasan kekuasaan yudikatif merupakan batu sudut negara hukum. Seorang kepala negara pun tidak dapat memberikan perintah kepada pengadilan mengenai putusan yang mana yang harus dijatuhkan..”

        Jikalau kita sudah menetapkan, bahwa demokrasi adalah satu-satunya sistem yang dapat memelihara Republik dan apabila sudah yakin bahwa diktatur bukanlah suatu alternatif yang harus dipilih maka pokok soal yang harus dipecahkan oleh tiap-tiap demokrat, adalah: mampukah generasi pendukung demokrasi yang sekarng ini mengembalikan kepercayaan yang mulai retak kepada sistem demokrasi itu? Sanggupkah pendukung-pendukung cita demokrasi pada saat sekarng ini menunjukkkan dengan bukti yang nyata, bahwa demokrasi juga mampu untuk bertindak tegas dan tepat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan negara?

Menjawab pesoalan ini, adalah menjawab persoalan demokrasi, dan dengan demikian menjawab persoalan berdiri atau jatuhnya republik Indonesia ini.

Ini persoalannya dalam rumusan yang tajam.

Hendaklah kita insyafi bahwa demokrasi itu adalah suatu sistem yang sulit. Memang lebih sulit dari lain-lain sistem. Tetapi kita harus berani menghadapi kesulitan-kesulitan itu, bila suatu kali jalannya sudah ditempuh. Kita harus berani mengatasi bahaya-bahaya yang bertemu di tengah-tengah jalan. Kalau tidak awas memang demokrasi itu mungkin meluncur ke arah anarchie....Dan kalau sudah sampai demikian itu, maka dengan mau tidak mau, kita tokh terjerumus kepada diktatur, malapetaka yang harus kita hindarkan.”

BAB III  PENUTUP

A.      KESIMPULAN

Sistem pemerintahan suatu negara sangat berpengaruh terhadap negara lain. Dimana sistem pemerintahan ini dapat dijadikan bahan perbandingan bagi negara lain. Negara-negara lain pun dapat mencari dan menemukan beberapa persamaan dan perbedaan antara sistem pemerintahannya dengan negara lain. Setiap negara dapat mengembangkan pemerintahannya dengan baik dengan melakukan perbandingan dan juga dapat mengadopsi sistem pemerintahan negara lain sebagai sistem pemerintahan negara yang bersangkutan.